Koruptor Rafael Alun
Korupsi adalah tindak pidana yang
dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan
pribadi. Korupsi dapat merugikan keuangan negara, merusak moralitas dan
demokrasi, serta membahayakan pembangunan ekonomi.
Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara,
seperti: Melalaikan tugas yang dibebankan, Menyalahgunakan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi, Melakukan penipuan terhadap masyarakat, Melakukan
penggelapan uang atau surat berharga, Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar
administrasi.
Beberapa contoh korupsi:
· Political bribery,
yaitu korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif
· Election fraud, yaitu
korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum
· Corrupt campaign
practice, yaitu kampanye yang menggunakan fasilitas negara
· Mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
Untuk mencegah korupsi, masyarakat perlu
melakukan upaya pencegahan, seperti menanamkan pendidikan antikorupsi sejak
dini.
Pegawai pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo datang penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) pada Rabu (1/3/2023) hari ini. Dia dipanggil komisi antirasuah untuk
mengklarifikas harta kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar.
Berdasarkan pantauan Suara.com, Rafael Alun tiba di Gedung Merah Putih KPK
Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 07.45 WIB. Dia datang seorang diri
dan langsung menuju lobby KPK.
Rafael tampak menggunakan pakaian serba gelap dan mengenakan masker
hitam.
Pada pukul 08.45 WIB, Rafael masih berada di lobby KPK. Dia terlihat duduk
sambil memegang bagain kepalanya.
Kedatangannya Rafael juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Fikri.
"Betul yang bersangkutan (Rafael) sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,"
kata Ali dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/3/2023).
Sesuai agenda Rafael akan menjalani pemeriksaan pada pukul 09.00 WIB.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Temuan Pusat
Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi keuangan
Rafael menjadi bukti permulaan untuk menelusuri indikasi dugaan korupsi.
"Bisa saja (temuan transaksi keuangan yang diduga janggal jadi bukti
permulaan)," kata Alex kepada wartawan pada Selasa (28/2/2023) kemarin.
KPK memiliki pengalaman mengungkap perbuatan korupsi merujuk pada Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan hasil analisis PPATK.
"Di mana kami mendapat transaksi yang mencurigakan atau terhadap aset-aset
yang kemudian tidak dilaporkan," ungkap Alex.
"Yang kemudian kami klarifikasi yang bersangkutan tidak bisa membuktikan
asal strata kekayannya. Itu menjadi indikasi atau refleksi terjadinya suatu
penyimpangan dalam hal ini korupsi," sambungnya.
Temuan PPATK
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, pihaknya sudah pernah
menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan Rafael yang diduga
mencurigakan ke penyidik KPK.
Data itu diberikan jauh sebelum kasus penganiayaan sadis yang dilakukan
Dandy kepada David. Namun dikatakan Ivan, tidak jelas tindak lanjut dari
penyidik KPK.
Karenanya dia memastikan data itu akan kembali mereka serahkan ke penyidik
KPK agar ditindak lanjuti.
Transaksi itu disebut Ivan berupa aliran dana yang tidak sesuai dengan
profil Rafael sebagai pegawai pajak Kementerian Keuangan.
"Banyak transaksi tunai bernilai signifikan, tidak sesuai profil yang
bersangkutan (Rafael) di beberapa rekening," kata Ivan dihubungi
Suara.com.
LHKPN Rafael
Mobil jenis Jeep Rubicon yang digunakan anaknya Dandy, mendatangi korban
David untuk melakukan tindakan kekerasan, tidak termuat di LHKPN miliknya.
Begitu juga sepeda motor jenis Harley yang dipamerkan Dandy di media
sosialnya, tidak termuat di LHKPN milik Rafael.
Dibandingkan dengan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Pratomo, yang
merupakan atasannya, Rafael jauh lebih kaya.
Berdasarkan LHKPN miliknya, Suryo hanya memiliki kekayaan Rp 14,4 miliar, sementara Rafael Rp 56,1 miliar. Bahkan harta kekayaan Rafael hanya berselisih Rp 1,9 miliar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memiliki kekayaan Rp 58, 048 miliar.
No comments:
Post a Comment