Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto
mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari hutang
luar negeri.
Menurut Hasto, kebijakan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang
dipimpin oleh Menhan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo
Subianto itu justru tidak berpihak kepada rakyat.
"Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan
sehari-hari, Pak Prabowo menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun
untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor
DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
"Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa
untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri,"
lanjutnya.
Hasto juga menyoroti kebijakan pertahanan Prabowo untuk pengadaan alutsista
dengan membentuk suatu perusahaan teknologi militer. Namun menurutnya, di
dalam perusahaan itu banyak diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo sendiri.
Sehingga hal tersebut menurutnya sangat berbeda dengan konsep pertahanan
yang diusung oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama calon wakil
presiden (cawapres) Mahfud MD.
"Hal ini yang membedakan antara kekuatan yang berintikan rakyat yang
membangun pertahanan dari kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri
alutsista nasional daripada sekedar beli, beli dan beli bahkan pakai
pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai Rp 386 triliun rupiah,"
jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan soal
adanya kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar
negeri.
Kenaikan tersebut sebelumnya dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama
Menhan Prabowo dan sejumlah pejabat lain di Istana Kepresidenan Bogor pada
28 November 2023 lalu.
Sri Mulyani ikut hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya rapat menyepakati
kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar
negeri.
"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75
miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin
karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS,"
ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2023.
Sri Mulyani lalu menjelaskan alasan disepakatinya kenaikan anggaran belanja
alutsista oleh pemerintah.
copas dari https://nasional.kompas.com/read/2024/01/02/18061391/pdi-p-kritik-utang-belanja-alutsista-ketika-rakyat-menghadapi-kenaikan-harga
No comments:
Post a Comment